Bank Indonesia (BI) mencatat, transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) hingga Juli 2026 menembus 15 miliar. Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyebut, jumlah pengguna telah mencapai 67 juta.
“Lalu merchant, pedagangnya yang menerima QRIS itu sudah 45 juta. Ini lebih besar daripada penduduk tetangga,” katanya dalam acara Lampung Financial Festival 2026.
Filianingsih mengatakan, QRIS yang kini memasuki usia tujuh tahun telah menjadi salah satu pengubah permainan dalam sistem pembayaran nasional. Menurut dia, QRIS bahkan berperan penting dalam menjaga transaksi ekonomi tetap berjalan saat pandemi Covid-19 karena memungkinkan pembayaran dilakukan tanpa tatap muka.
"Dia (QRIS) penyelamat pada saat COVID, transaksi tetap berjalan karena bisa tanpa tatap muka dilakukan pembayaran," ujar Filianingsih.
Berdasarkan data BI, ekosistem QRIS saat ini didukung oleh 96 bank, 60 penyedia non-bank, dan empat switching.
Filianingsih mengatakan, perkembangan QRIS tidak hanya terjadi di pasar domestik. BI telah memperluas konektivitas QRIS ke enam negara melalui skema pembayaran lintas negara atau cross-border. Keenam negara tersebut yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan China.
Dengan konektivitas tersebut, masyarakat Indonesia yang bepergian ke enam negara tersebut dapat melakukan pembayaran menggunakan QRIS melalui ponsel tanpa perlu menukarkan uang tunai ke mata uang lokal.
"Kalau nanti teman-teman pergi ke enam negara itu, tidak perlu pergi ke money changer, tidak perlu tukar uang di sana. Cukup pakai handphone-nya, asal ada saldonya," ujarnya.
BI juga tengah mempersiapkan perluasan konektivitas pembayaran dengan sejumlah negara lain. Filianingsih menyebut BI sedang melakukan pembahasan intensif dengan Hong Kong, Timor Leste, dan India, serta berharap konektivitas dengan Arab Saudi dapat segera dijajaki.
Menurut dia, perluasan tersebut nantinya akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk untuk ibadah haji dan umrah.
"Sebentar lagi mudah-mudahan dengan Saudi Arabia. Jadi nanti kalau pergi umroh, pergi haji, tidak perlu tukar-tukar duit. Cukup bawa handphone-nya dan diisi saldonya," kata Filianingsih.
Transaksi Digital Diproyeksi Meningkat
Filianingsih mengatakan prospek digitalisasi sistem pembayaran dan ekonomi keuangan digital masih sangat besar. BI memperkirakan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada 2030 dapat meningkat hingga empat kali lipat menjadi 147,3 miliar transaksi.
Dia menilai, pertumbuhan tersebut akan didorong oleh inovasi teknologi yang berlangsung semakin cepat, tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia, serta bonus demografi dan besarnya peran generasi muda dalam perekonomian.
"Inovasi itu terjadi setiap jam, setiap menit ada inovasi baru," ujarnya.
Filianingsih mengatakan, perkembangan teknologi pembayaran ke depan juga akan semakin berorientasi pada kebutuhan konsumen. Teknologi seperti fingerprint, facial recognition, voice recognition, hingga retina scan berpotensi semakin banyak digunakan dalam sistem pembayaran dan layanan digital.
Namun, menurut dia, pesatnya digitalisasi juga membawa sejumlah risiko. Karena itu, BI menyiapkan kerangka pengembangan sistem pembayaran melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan melanjutkannya dengan BSPI 2030.
Blueprint tersebut mencakup lima pilar, yakni pengembangan infrastruktur, pengaturan industri, inovasi, internasionalisasi, serta pengembangan Rupiah Digital.
"Dan juga internasionalisasi dan juga rupiah digital. Ini ke depan kita sedang persiapkan rupiah digital," kata Filianingsih.