Banggar DPRD Jabar dorong APBD lebih terarah dan tepat sasaran

Cirebon (ANTARA) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat mendorong perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar, dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran agar belanja pemerintah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Anggota Banggar DPRD Jabar Humaira Zahrotun Noor dalam keterangan yang diterima di Cirebon, Jabar, Sabtu, mengatakan sinergisitas antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan anggaran sejauh ini telah berjalan dengan baik.

“Sejauh ini alhamdulillah komunikasi antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik,” katanya.

Menurut dia, kebutuhan dasar masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi sejumlah sektor yang mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Jabar.

Namun, ia menilai penyerapan anggaran tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan APBD sehingga evaluasi terhadap efektivitas belanja daerah perlu terus dilakukan.

“Jadi bukan hanya anggarannya terserap, tetapi bagaimana anggaran itu bisa efektif dan memberikan dampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Humaira mengatakan pembangunan infrastruktur, terutama penyelesaian ruas jalan, perlu terus dipercepat untuk mendukung pemerataan pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat antarwilayah.

“Kalau infrastruktur sudah semakin baik, ke depan perlu dipercepat agar ruas jalan di Jabar bisa segera diselesaikan,” katanya.

Selain infrastruktur, pemerataan akses pendidikan juga menjadi perhatian Banggar DPRD Jabar dalam mendorong penyusunan anggaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Ia menekankan bahwa kebijakan anggaran pemerintah daerah, perlu diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan serta aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Menurut Humaira, keterpaduan antara ketiga unsur tersebut penting agar program yang dibiayai APBD tidak hanya sesuai dengan perencanaan pemerintah, tetapi juga menjawab kebutuhan warga.

Pihaknya pun berharap kebijakan penganggaran semakin memberikan keberpihakan kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah.

“Harapannya, penganggaran sesuai tatib, juklak, dan juknis, serta dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kepatuhan terhadap tata tertib, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis tetap diperlukan agar setiap alokasi anggaran dapat dilaksanakan secara terarah sekaligus memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Riza Fahriza

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.