Banggar DPR: Setiap rupiah APBN 2027 harus makin bermakna bagi rakyat

Senin, 5 Oktober 2026 20:40 WIB

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. ANTARA/HO-Banggar DPR RI/am.

Jakarta (ANTARA) - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Badan Anggaran DPR) RI menegaskan setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus semakin bermakna bagi rakyat Indonesia.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan APBN bukan sekadar kumpulan angka lantaran di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027, terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam.

"Ada keluarga yang berharap harga beras tetap terjangkau, petani yang membutuhkan pupuk dan kepastian harga panen, dan sebagainya," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dengan demikian, ia menekankan keberhasilan kementerian dan lembaga tidak cukup diukur dari tingginya persentase penyerapan anggaran.

Sebab, kata dia, penyerapan hanya menjelaskan bahwa uang telah dibelanjakan, tetapi belum menjelaskan apakah persoalan rakyat sudah diselesaikan.

Ditegaskan bahwa setiap program pemerintah harus semakin berani diuji melalui dampaknya, yakni apakah anak semakin mudah bersekolah, masyarakat semakin mudah berobat, petani memperoleh penghasilan yang lebih baik, subsidi diterima oleh kelompok yang tepat, UMKM naik kelas, investasi menghasilkan pekerjaan, desa semakin produktif, dan kesenjangan antarwilayah semakin mengecil.

Maka dari itu, Said mengingatkan setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, melainkan juga dari perubahan yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, lanjut dia, ukuran pemerataan sesungguhnya sederhana, yakni alamat tempat seseorang dilahirkan tidak boleh menentukan seberapa besar kesempatan yang dimilikinya untuk maju.

Selain itu, ia menilai pertumbuhan ekonomi nasional baru memperoleh makna yang utuh apabila kemajuan Jakarta juga diikuti oleh kemajuan Madura, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, serta desa-desa di seluruh Jawa.

Dirinya mengatakan APBN harus menjadi jembatan yang memperpendek jarak tersebut sehingga kemajuan Indonesia tidak hanya terlihat dari wajah kota-kota besarnya, tetapi terasa sampai ke jalan desa, sawah, sekolah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pasar, dan meja makan keluarga.

APBN, menurutnya, bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan.

"Itu lah makna paling mendasar dari politik anggaran, membuat angka-angka besar negara hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia," ungkapnya.