Bakorwil Malang tekankan kolaborasi percepatan untuk tekan stunting

Malang Raya (ANTARA) - Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang Asep Kusdinar menekankan kolaborasi lintas sektor merupakan acuan utama bagi daerah dalam mempercepat upaya menurunkan stunting melalui pemberian berbagai intervensi kepada ibu hamil, bayi, dan balita pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Asep mengatakan stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia, sehingga seluruh pemangku kepentingan sama-sama punya kewajiban dalam menuntaskan persoalan itu.

"Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, karena dibalik itu terdapat kualitas sumber daya manusia, produktivitas, daya saing daerah, hingga masa depan bangsa. Oleh karena itu, harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam membangun Generasi Emas Indonesia 2045," katanya dalam sambutan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting bagi Kabupaten/Kota se-Bakorwil Malang Tahun 2026 di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

Secara keseluruhan, prevalensi angka stunting Jawa Timur pada 2024 berada di angka 14,7 persen atau turun tiga persen dari periode 2023 yang mencapai 17,7 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Sedangkan untuk prevalensi angka stunting di daerah yang masuk dalam wilayah Bakorwil III Malang, salah satunya adalah Kota Malang, prevalensi stunting pada 2024 berada di angka 8,1 persen dari 17,3 persen pada periode 2023.

Asep menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menempatkan percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari agenda pembangunan yang masuk di dalam sembilan misi Nawa Bhakti Satya, khususnya pada pilar Jatim Sehat.

Beberapa program yang digagas, di antaranya penguatan gizi, pelayanan kesehatan, pemberdayaan keluarga, hingga edukasi kepada remaja, calon pengantin, ibu hamil, dan balita secara berkelanjutan.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa serangkaian upaya tersebut perlu diperkuat dengan intervensi dalam bentuk sanitasi layak, akses air bersih, ketahanan pangan keluarga, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Seluruh organisasi perangkat daerah memiliki peran strategis sesuai kewenangannya masing-masing. Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Sosial, TP PKK, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan dunia usaha," ucapnya.

Bakorwil III Malang memastikan akan melakukan penguatan koordinasi kewilayahan guna mengawal implementasi program percepatan penurunan stunting di daerah.

"Keberhasilan menurunkan stunting adalah keberhasilan kita membangun masa depan Jawa Timur, mari menyatukan langkah, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan memastikan setiap anak memperoleh haknya untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Inilah investasi terbaik bagi kemajuan daerah dan bangsa," ucap dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.