Liputan6.com, Washington D.C - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan akademisi keturunan Burma-Amerika, U Min Zin, sebagai warga AS yang wrongfully detained atau ditahan secara tidak sah oleh China.
Zin dilaporkan menghilang pada 3 Juni 2026 di Provinsi Yunnan, China barat daya. Saat itu, ia berada di wilayah tersebut untuk menghadiri sebuah konferensi akademik, dikutip dari laman The Diplomat.
Pada 12 Juni, beberapa hari sebelum pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing melakukan kunjungan kenegaraan ke China, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengonfirmasi bahwa Zin telah ditangkap. Namun, Beijing hanya menyebut Zin diduga membahayakan keamanan nasional China tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Pada 20 Agustus, Departemen Luar Negeri AS secara resmi menetapkan Zin sebagai tahanan yang ditahan secara tidak sah.
Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Publik Global, Dylan Johnson, mengatakan pemerintah AS akan terus mengupayakan pembebasan Zin serta warga negara AS lainnya yang ditahan secara sewenang-wenang atau dilarang meninggalkan China.
Zin merupakan pendiri sekaligus pemimpin Institute for Strategy and Policy-Myanmar (ISP-Myanmar), lembaga kajian yang berbasis di Thailand dan dikenal kritis terhadap pemerintahan militer Myanmar serta kudeta 2021.
Diduga Berkaitan dengan Kepentingan China di Myanmar
Penahanan Zin dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan China dan Amerika Serikat. Aktivitas akademik dan organisasinya juga berkaitan erat dengan proyek serta investasi China di Myanmar.
China memiliki sejumlah kepentingan strategis di Myanmar, mulai dari menjaga stabilitas perbatasan, melindungi investasi ekonomi, hingga memberantas pusat penipuan daring yang menargetkan warga negara China.
Beijing juga memberikan dukungan ekonomi dan militer kepada pemerintahan junta Myanmar. China disebut telah memberikan bantuan ekonomi sekitar 3 miliar dolar AS sekaligus memasok senjata kepada rezim tersebut.
Salah satu kepentingan utama China adalah menjaga keberlangsungan proyek Belt and Road Initiative (BRI) di Myanmar, termasuk China-Myanmar Economic Corridor (CMEC) yang menghubungkan wilayah China dengan Samudra Hindia.
Myanmar juga menjadi sumber penting mineral tanah jarang yang dibutuhkan China untuk industri pertahanan dan energi bersih. Sebagian besar pertambangan tersebut berlangsung di Negara Bagian Kachin, wilayah utara Myanmar.
Namun, aktivitas pertambangan menuai penolakan masyarakat setempat. Warga menuding kegiatan tersebut merusak sumber air serta mengancam kesehatan dan mata pencaharian mereka.
Selain pertambangan, China juga mengembangkan proyek pelabuhan laut dalam di Kyaukpyu, pesisir Teluk Benggala. China dan Myanmar sepakat menginvestasikan sekitar 7,3 miliar dolar AS untuk proyek pelabuhan dan kawasan ekonomi khusus tersebut.
Pelabuhan itu dinilai strategis bagi China karena memberikan akses langsung ke Samudra Hindia. Jalur tersebut memungkinkan pengiriman minyak dan barang penting lainnya menuju China tanpa harus melewati Selat Malaka.