Anggaran Rp240 triliun, BGN fokus perkuat kualitas dan jangkauan

Kamis, 17 September 2026 21:30 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (kedua kiri) bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar (kiri), Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (ketiga kiri) dan Trenggono (ketiga kanan) menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Komisi IX DPR menyetujui pagu alokasi anggaran BGN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240 triliun dan menyetujui pagu alokasi anggaran BPOM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,939 triliun serta meminta BPOM untuk mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,465 triliun untuk penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan yang belum terakomodasi dalam pagu alokasi anggaran. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan memperkuat kualitas layanan, tata kelola, serta memperluas jangkauan penerima manfaat agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam upaya mendukung hal tersebut, BGN memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp240,20 triliun yang disepakati bersama Komisi IX DPR RI dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

"Fokus kita ke depan bukan hanya pada perluasan jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penyediaan makanan benar-benar tepat sasaran, memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," kata Kepala BGN Sudaryono dalam kesempatan tersebut.

Sudaryono menegaskan anggaran yang diterima akan dikelola secara optimal dengan memastikan setiap alokasinya memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat.

"Setiap rupiah anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kami akan memastikan anggaran ini digunakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran," ujarnya melanjutkan.

Diketahui, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara itu, sebesar Rp7,33 triliun atau 3,05 persen dialokasikan untuk dukungan manajemen.

Dari alokasi Program Pemenuhan Gizi Nasional, porsi terbesar diarahkan untuk pelaksanaan MBG yakni sekitar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen. Adapun sekitar Rp373,30 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG yang turut mendukung upaya pemenuhan gizi.

Pada 2027, BGN menargetkan program MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target tersebut terdiri atas 60.599.777 anak sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp198,96 triliun serta 11.865.109 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan alokasi sebesar Rp33,54 triliun.

Seiring dengan perluasan cakupan penerima manfaat tersebut, BGN juga akan memperkuat kualitas layanan, termasuk aspek keamanan pangan, pengawasan, validitas data, dan tata kelola program.

Dengan demikian, peningkatan cakupan program dapat berjalan seiring dengan penguatan kualitas pelaksanaan di lapangan.