Analis dorong literasi hadapi jebakan pinjol saat daya beli lesu

Jakarta (ANTARA) - Analis ekonomi mendorong literasi finansial masyarakat untuk menghadapi jebakan pinjol yang meningkat saat daya beli lesu serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga agar mampu mengelola risiko keuangan di tengah tekanan.

Senior Analyst NEXT Indonesia Center Sandy Pramuji menilai ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online (pinjol) menunjukkan gejala yang semakin meresahkan, bahkan dapat menjadi peringatan dini bagi stabilitas ketahanan keuangan rumah tangga nasional.

"Sebab, penyaluran pinjol yang terus melonjak pesat, diiringi peningkatan signifikan pada angka gagal bayar atau rasio tunggakan di atas 90 hari (TWP90)," kata Sandy di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan hasil riset terbaru NEXT Indonesia Center bertajuk "Waspadai Sinyal Tekanan Daya Beli" yang menganalisis data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2026 mencatat, tingkat wanprestasi TWP90 pinjol naik ke angka 4,73 persen, dari posisi 4,32 persen pada Juli 2026.

Menurutnya, angka itu mengkhawatirkan karena bergerak mendekati ambang batas toleransi psikologis dan regulasi yang ditetapkan otoritas sebesar 5 persen.

"Padahal, pada saat bersamaan, outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp106,9 triliun atau tumbuh 22,07 persen dibandingkan Agustus tahun sebelumnya,” ujar Sandy.

Sandy menjelaskan kondisi itu menandakan ekspansi pembiayaan digital tidak lagi sepenuhnya didorong oleh kegiatan produktif atau kemampuan membayar yang sehat, melainkan sinyal keterpaksaan finansial di mana masyarakat memanfaatkan pinjol untuk menopang kebutuhan hidup harian.

Ia juga mengungkapkan tingginya angka penarikan pinjol yang beriringan dengan naiknya rasio kredit macet merupakan indikator kuat bahwa masyarakat sedang mengalami tekanan biaya hidup yang sangat berat.

"Meningkatnya angka gagal bayar pinjol hingga mendekati batas aman 5 persen ini bukan sekadar persoalan teknis industri fintech, melainkan sinyal riil bahwa ketahanan keuangan masyarakat bawah hingga menengah sedang berada dalam tekanan luar biasa," tutur Sandy.

Ia menambahkan masyarakat saat ini dihadapkan pada situasi pelik di mana pendapatan yang tidak bertambah makin tergerus oleh tingginya inflasi bahan pokok.

"Ketika tabungan menyusut dan harga beras terus meningkat, pinjol menjadi jalan pintas darurat yang sayangnya justru menjerat mereka dalam siklus utang," ungkapnya.

Selain dari meningkatnya angka pinjol, menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat terlihat dari tergerusnya angka tabungan. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperlihatkan fenomena penurunan simpanan masyarakat bawah secara drastis selama 13 tahun terakhir.

Saldo rata-rata rekening simpanan di bawah Rp100 juta merosot hingga 61,52 persen, dari Rp4,34 juta pada Juli 2013 menjadi tinggal Rp1,67 juta per Juli 2026.

Tekanan finansial tersebut juga tercermin pada sektor perbankan konvensional. Pertumbuhan kredit konsumsi perbankan terus melambat ke angka 5,38 persen pada Juli 2026, turun drastis dari puncaknya sebesar 11,02 persen pada Oktober 2024.

Sebaliknya, porsi kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) kredit konsumsi bank justru melonjak menjadi 2,48 persen, bahkan melampaui level puncak masa pandemi COVID-19 pada Juli 2020 yang tercatat 2,29 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan pada kemampuan membayar sebagian peminjam.

Riset NEXT Indonesia Center juga menyoroti persepsi psikologis masyarakat konsumen yang kian meredup. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang dirilis Bank Indonesia menyusut dari 127,0 pada Januari 2026 menjadi 118,1 pada September 2026.

Penurunan juga terlihat pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang merosot dari 115,1 pada Januari hingga ke level 107,5 pada September 2026, titik terendah sepanjang tahun ini.

Menurutnya tergerusnya daya beli itu juga disebabkan laju inflasi bahan pangan pokok, khususnya beras. Sepanjang April hingga September 2026, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau konsisten berada di atas inflasi umum.

"Bahkan, pada September 2026, inflasi makanan menyentuh 4,37 persen, berbanding jauh dengan inflasi umum sebesar 3,28 persen," ungkap Sandy.

Jika mengamati data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per September 2026, kata dia, rata-rata harga beras Medium II dan Super II di 32 dari 33 provinsi melampaui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.

Bahkan, di wilayah sentra produksi pangan seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, harga beras Medium II melambung 11,85 persen di atas HET. Kenaikan paling ekstrem terjadi di Kalimantan Selatan di mana harga beras medium bertengger di angka Rp22.650/kg atau 61,79 persen melampaui HET.

Di sisi lain, NEXT Indonesia Center memberikan catatan kritis terkait lonjakan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) negara yang mencapai Rp591,5 triliun per Agustus 2026 atau tumbuh 38,90 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Lonjakan penerimaan PPN memang membawa angin segar karena dapat menjadi sinyal bahwa aktivitas transaksi barang dan jasa tetap berlangsung. Namun, hal itu belum tentu berarti daya beli masyarakat ikut menguat," katanya.

Baca juga: LPS ingatkan generasi muda waspadai jebakan finansial digital

Baca juga: OJK sebut total dana korban "scam" yang diblokir capai Rp811,1 miliar

Baca juga: OJK: Pinjaman online tumbuh 22 persen capai Rp107 triliun per Agustus

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.