Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman, menilai keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi kunci untuk memangkas rantai distribusi pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak.
Melalui skema tersebut, rantai pasok komoditas pertanian dipangkas dari delapan mata rantai menjadi hanya tiga jalur.
Amran mengatakan, selama ini panjangnya rantai distribusi membuat keuntungan lebih banyak dinikmati oleh para perantara atau tengkulak, dibanding petani. Karena itu, pemerintah mendorong koperasi menjadi penghubung langsung antara petani dan masyarakat.
"Ini koperasi sebenarnya kalau di sektor pertanian, fungsi utamanya adalah memotong supply chain, atau rantai pasok. Itu dari delapan menjadi tiga. Jadi dari delapan rangkaian menjadi tiga. Tiga itu dari petani ke koperasi, koperasi ke masyarakat," ujar Amran dalam konferensi pers usai Rakortas di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Ia pun mengaku pernah menghitung potensi keuntungan yang selama ini dinikmati para tengkulak dari sembilan komoditas pertanian, yakni mencapai Rp313 triliun. Dengan kehadiran koperasi, sebagian besar nilai tersebut diharapkan bisa kembali ke petani dan masyarakat.
Salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus dipercepat pengerjaan fisiknya. Di salah satu desa terpencil di Jawa Barat Selatan, Desa Padasuka, Kecamatan Cibinong, progres fisik sudah tahap finisihing. (CNBC Indonesia/Suhendra) Foto: Salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus dipercepat pengerjaan fisiknya. Di salah satu desa terpencil di Jawa Barat Selatan, Desa Padasuka, Kecamatan Cibinong, progres fisik sudah tahap finisihing. (CNBC Indonesia/Suhendra)
"Nah kami pernah hitung sembilan komoditas, itu nilainya untuk middleman (tengkulak) dia dapatkan keuntungan Rp313 triliun. Nah, katakanlah koperasi dapat Rp50 triliun saja. Artinya apa? Ada Rp263 triliun itu bisa dinikmati petani, harga komoditas bisa naik, kemudian konsumen daya belinya naik, konsumen yang biasanya beli 1 kg bisa menjadi 1,5 kg," jelasnya.
Menurut Amran, perputaran dana yang lebih besar di tingkat desa akan memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
"Itu yang diinginkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Kemudian, uang yang Rp263 triliun itu berputar di desa. Sehingga terjadilah ekonomi kerakyatan," ucap dia.
Tak hanya memangkas rantai distribusi, koperasi juga akan menjadi titik layanan berbagai kebutuhan petani. Salah satunya distribusi pupuk agar lebih dekat dengan lahan pertanian.
"Jadi pupuk nanti tidak lagi jauh (dari) petani-petani kita, karena ada di desa mengambil pupuk," kata Amran.
Selain itu, koperasi juga akan menjadi tempat penjualan gabah petani sehingga mereka tidak perlu lagi mengangkut hasil panen ke gudang Bulog yang lokasinya relatif jauh.
"Yang kedua, menjual gabah itu langsung ke koperasi, karena biasanya gudang Bulog itu jaraknya 50 km dari sawah," ujarnya.
Amran menilai kehadiran koperasi di setiap desa akan membuat aktivitas ekonomi lebih banyak berputar di daerah, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
"Nah, kalau setiap desa ada koperasi, uangnya berputar di situ. Jadi rantai pasoknya pendek, kemudian daya beli masyarakat naik, kemudian kesejahteraan petani meningkat," tutur dia.
Lebih lanjut, Amran mengatakan pemerintah juga menyiapkan peran Agrinas Pangan sebagai pelaksana berbagai penugasan dari Bapanas. Perusahaan tersebut nantinya berfungsi sebagai distributor sekaligus offtaker hasil pertanian.
"Kemudian semua dari bantuan dari pemerintah, Bapanas, kami sebagai Kepala Bapanas nanti menugaskan kepada Agrinas Pangan. Ini yang menjalankan, dapat keuntungan dari situ, pupuk dapat keuntungan dari situ. Kemudian menjadi offtaker dan distributor. Jadi ada dua fungsi: offtaker, sayur-sayuran yang selama ini biasa kita lihat tomat dibuang, sayur dibuang, cabai dibuang karena harganya murah. di Aceh murah tapi di timur mahal. Nah, inilah fungsi Agrinas Pangan nanti meng-organize dari Sabang sampai Merauke," terangnya.
Senada dengan Amran, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau akrab disapa Zulhas, menegaskan Koperasi Desa Merah Putih bukanlah supermarket seperti anggapan sebagian masyarakat. Menurutnya, koperasi diposisikan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan berbagai program dan memperkuat tata niaga pangan.
"Sebagaimana selalu kami jelaskan, bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket," ujar Zulhas dalam kesempatan yang sama.
Ia menjelaskan fungsi utama koperasi adalah menjadi saluran distribusi barang subsidi dan bantuan pemerintah, sekaligus menjadi offtaker bagi komoditas pertanian prioritas.
"Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi, ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur," tegasnya.
"Kedua, juga bisa berfungsi sebagai offtaker ya, terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras. Pembelian gabah, ya. Kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah Rp6.500 per kg, ternyata harganya tengkulak membeli Rp5.000 per kg, maka koperasi bisa membeli dengan Rp6.500 per kg, kerja sama dengan Bulog, ya," lanjut dia.
Menurut Zulhas, dua fungsi tersebut akan menjadi prioritas awal pemerintah. Setelah koperasi berkembang, pengelolaannya dapat diperluas sesuai potensi masing-masing desa.
"Jadi dua itu. Tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasinya mengembangkan ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi, infrastruktur dan sebagai offtaker," pungkasnya.
(wur)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]