Akademisi: Belanja daerah harus berorientasi pada hasil

Rabu, 30 September 2026 01:21 WIB

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Bambang (kiri) dalam kuliah umum di Gedung Roedhiro FEB Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (29/9/2026). ANTARA/Sumarwoto

Purwokerto (ANTARA) - Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Bambang mengatakan kualitas belanja daerah tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi dari dampak yang dihasilkan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam dalam kuliah umum di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa, dia mengatakan belanja daerah berkualitas harus memenuhi sejumlah prinsip, yakni efektif dalam mencapai tujuan pembangunan, efisien dalam penggunaan sumber daya, produktif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah, inklusif, serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.

“Belanja daerah juga perlu dikaitkan dengan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dimensi ekonomi, belanja diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, investasi, dan produktivitas,” katanya dalam Kuliah Umum Kebijakan Fiskal bertajuk “Belanja Daerah Berkualitas untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang digelar FEB Unsoed di Gedung Roedhiro Unsoed Purwokerto itu.

Sementara pada dimensi sosial, kata dia, anggaran perlu mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Adapun dimensi lingkungan menekankan keberlanjutan sumber daya alam, pengendalian polusi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Ia mengatakan pemerintah daerah dapat menjadikan belanja sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian lokal melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi.

“Besarnya anggaran yang terserap tidak otomatis menunjukkan keberhasilan apabila pelayanan publik tidak meningkat, kemiskinan tidak berkurang, produktivitas ekonomi tidak tumbuh, atau infrastruktur yang dibangun tidak memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya .

Dalam konteks desentralisasi fiskal, kata dia, pemerintah daerah memiliki keunggulan karena lebih mengetahui kebutuhan wilayahnya sehingga dapat mendorong alokasi anggaran yang lebih tepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia mengatakan investasi daerah pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur digital, dan riset dapat meningkatkan kapasitas produktif masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Menurut dia, keberlanjutan fiskal menjadi bagian penting dari belanja berkualitas karena pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan APBD, ruang fiskal, defisit, dan kemampuan membiayai pembangunan jangka panjang.

“Belanja berkualitas bukan hanya tepat sasaran, efektif, dan efisien, tetapi juga dapat dipertahankan dalam jangka panjang,” kata Bambang.

Kuliah umum tersebut juga menghadirkan dua narasumber lain, yakni Mahartha Titi (Kepala Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan) dan Wikan Kanugroho (Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Magelang).

Kuliah umum tersebut merupakan salah satu kegiatan Centre for Public Finance Research (CPFR) Unsoed, yakni wadah kolaborasi riset serta edukasi terkait kebijakan fiskal dalam sektor keuangan antara Kementerian Keuangan dan perguruan tinggi.

Dalam hal ini, Unsoed salah satu dari tujuh mitra perguruan tinggi di Indonesia dalam CPFR.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.