AI Dikuasai Segelintir Negara, PBB Beri Peringatan

Jakarta -

Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang semakin pesat memunculkan pertanyaan penting, siapa yang menentukan arah teknologi ini, dan siapa yang akan menikmati manfaatnya?

Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September 2026. Sejumlah negara menilai tata kelola AI tidak boleh hanya ditentukan oleh segelintir negara maju dan perusahaan teknologi besar.

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menilai AI berpotensi mempercepat kemajuan manusia, mulai dari dunia medis hingga penemuan ilmiah. Namun, manfaat itu perlu diimbangi dengan tanggung jawab dan pengawasan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"AI memang merupakan pengubah permainan, dengan potensi besar untuk memajukan kedokteran, mempercepat penemuan ilmiah, memperluas peluang, dan meningkatkan kualitas hidup," kata Guterres, seperti dikutip dari laporan UN News yang dirilis 30 September 2026.

Di sisi lain, negara-negara berkembang khawatir hanya menjadi pengguna teknologi yang dirancang di negara lain. Mereka juga menyoroti risiko ketimpangan ekonomi dan digital jika akses terhadap teknologi, data, serta kemampuan komputasi tetap terkonsentrasi pada segelintir pihak.

Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, Thérèse Kayikwamba Wagner, menegaskan negara berkembang harus dilibatkan dalam penentuan aturan AI.

"Negara-negara berkembang tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pengguna teknologi yang dirancang di tempat lain, ataupun sekadar penerima standar dan norma yang penyusunannya tidak melibatkan mereka secara memadai," ujarnya.

AI Perlu Diawasi

Perdebatan di PBB juga menyoroti bagaimana mencari keseimbangan antara mendorong inovasi dan mencegah dampak buruk AI, seperti hilangnya pekerjaan, kesenjangan digital, penyebaran informasi palsu, serta keputusan otomatis yang tidak transparan.

Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman mengingatkan bahwa pengembangan teknologi tetap perlu membuka ruang bagi inovasi, tetapi juga harus disertai perlindungan yang memadai.

"AI dapat menjadi akselerator kemajuan manusia yang sangat kuat. Karena itu, kita tidak boleh menutup pintu bagi inovasi," ujarnya.

Tantangannya bukan semata-mata membuat AI semakin canggih, melainkan memastikan teknologi tersebut dikembangkan secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Dalam pidato penutupan debat umum Majelis Umum PBB, Rahman juga menekankan pentingnya tata kelola AI yang berpusat pada manusia dan melibatkan negara berkembang. Menurutnya, dunia harus mencegah terbentuknya kesenjangan baru ketika hanya segelintir negara dan perusahaan menguasai data, daya komputasi, serta aturan yang menentukan masa depan bersama.

Bagi negara berkembang, memiliki akses terhadap AI saja tidak cukup. Mereka juga perlu mendapat kesempatan untuk ikut menentukan bagaimana teknologi tersebut dirancang, diatur, dan digunakan agar tidak memperlebar ketimpangan global.

(rns/rns)