75 KDMP Kabupaten Sumbawa terkendala lahan

"Yang masih terkendala lahan sekitar 75. Yang lainnya masih berproses pembangunan gerai, ada yang progresnya sekitar 50 sampai 70 persen,"

Sumbawa (ANTARA) - Sebanyak 75 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, masih terkendala ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas koperasi dari total 165 KDMP yang telah terbentuk.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMINDAG) Kabupaten Sumbawa, E. S. Adi Nusantara mengatakan KDMP lainnya masih dalam proses pembangunan gerai dengan tingkat kemajuan fisik yang beragam.

"Yang masih terkendala lahan sekitar 75. Yang lainnya masih berproses pembangunan gerai, ada yang progresnya sekitar 50 sampai 70 persen," katanya di Sumbawa, Minggu.

Di tengah proses tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyelesaikan verifikasi dan validasi (verval) terhadap lima bangunan KDMP yang telah rampung dibangun.

Lima KDMP tersebut meliputi KDMP Usar Mapin di Kecamatan Alas Barat, KDMP Marenteh di Kecamatan Alas, KDMP Dalam di Kecamatan Alas, KDMP Tarusa di Kecamatan Buer, dan KDMP Pukat di Kecamatan Utan.

Menurut dia, hasil verval menunjukkan kelayakan bangunan lima KDMP tersebut tidak lagi menjadi persoalan. Pemeriksaan juga mencakup ketersediaan fasilitas penunjang operasional koperasi.

"Kalau dari segi kelayakan bangunan sudah tidak ada persoalan lagi, hanya item penunjang operasional saja yang harus dilengkapi dan itu semua sudah kita laporkan," ujarnya.

Adi Nusantara mengatakan salah satu fasilitas yang telah tersedia adalah etalase untuk menempatkan barang. Selain itu, tersedia truk dan kendaraan roda tiga sebagai sarana pengangkutan barang.

Sementara sejumlah item penunjang operasional lainnya masih belum tersedia. Kekurangan tersebut telah dilaporkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk ditindaklanjuti.

Proses verval lima KDMP dilakukan oleh tim lintas sektor yang melibatkan Dinas KUKMINDAG, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, unsur Kodim, PT Agrinas Pangan Nusantara, serta Project Management Office (PMO) KDKMP.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian kondisi fisik bangunan, fasilitas pendukung, dan dokumen administrasi sebelum data diunggah ke Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (SIMKOPDES).

Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Verval sebagai bagian dari kelengkapan administrasi. Data tersebut menjadi bagian dari proses reviu dan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dinas KUKMINDAG mencatat sebanyak 12 KDMP telah mencapai progres pembangunan 100 persen berdasarkan pemantauan tim di lapangan.

Sementara KDMP lainnya masih berada dalam tahap pembangunan dan pemenuhan fasilitas. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan tersebut, terutama koperasi yang masih menghadapi persoalan lahan dan pembangunan gerai.

Dari total 165 KDMP yang telah terbentuk, pemerintah daerah secara bertahap melakukan pemantauan terhadap kesiapan masing-masing koperasi, baik dari aspek lahan, bangunan maupun fasilitas pendukung operasional.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti berbagai kendala tersebut agar pembangunan KDMP dapat berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat.