Senin, 17 Agustus 2026, 01:00 WIB
Warta Ekonomi, Jakarta -
Peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh yang seharusnya menjadi momentum mengenang berakhirnya konflik justru diwarnai bentrokan. Kericuhan pecah di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, setelah rangkaian zikir dan doa bersama berubah menjadi aksi demonstrasi hingga pengibaran bendera bulan bintang.
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), yang juga dikenal sebagai salah satu tokoh perdamaian Aceh, turut memberikan pandangannya mengenai insiden tersebut. Menurutnya, aparat keamanan berupaya mencegah situasi berkembang menjadi konflik yang lebih besar, terutama setelah muncul pengibaran bendera.
"Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," katanya, dikutip dari Antara, Senin (17/8/2026).
JK melihat kericuhan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal di Aceh ketimbang bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.
Baca Juga: Massa Bentrok dengan Aparat Saat Hari Damai Aceh, Begini Kronologinya
"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujar JK.
Menurutnya, kondisi tersebut semakin rawan karena sejumlah tokoh utama Aceh sedang tidak berada di Banda Aceh ketika bentrokan berlangsung. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem diketahui berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga sedang menjalani pengobatan di Penang.
"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," ungkapnya.
JK menuturkan, selama 21 tahun terakhir, pemerintahan Aceh banyak dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok atau ekskombatan. Mereka, kata dia, telah mendapatkan mandat melalui proses demokratis dalam Pemilu.
Namun, ia menduga masih ada pihak yang tidak puas dengan kondisi tersebut hingga akhirnya memunculkan gejolak di tengah peringatan Hari Damai Aceh.
"Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," ujarnya.
Meski peristiwa tersebut sempat mencoreng suasana peringatan Hari Damai Aceh, JK menegaskan bahwa kericuhan itu tidak bisa dianggap sebagai gambaran suara mayoritas masyarakat Aceh. Menurutnya, masyarakat Aceh pada dasarnya tetap menginginkan perdamaian.
"Rakyat Aceh selalu ingin damai," katanya.
JK mengingatkan bahwa perdamaian yang telah berlangsung selama 21 tahun membawa perubahan besar bagi Aceh. Berbagai hak dan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk melalui dana otonomi khusus, telah memberikan manfaat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia berharap masyarakat tidak membiarkan konflik kembali mengganggu capaian yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade. Perjalanan panjang perdamaian Aceh, menurut JK, seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak.
"Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu," sebut JK.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.